Perusahaan Hadapi Standarisasi Digital Ketat, Kualitas Laporan Keuangan Kini Menjadi Penentu Daya Saing Bisnis
BISNISBANTEN.COM — Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan membawa transformasi besar tidak hanya bagi praktisi akuntansi, tetapi juga bagi seluruh sektor korporasi di Indonesia. Regulasi ini menetapkan standar baru yang lebih tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas, yang mengharuskan perusahaan untuk segera menyelaraskan tata kelola data keuangan mereka dengan ekosistem digital nasional.
Perubahan ini memaksa perusahaan untuk beralih dari pelaporan konvensional menuju sistem yang terintegrasi melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan. Kebijakan ini menegaskan bahwa laporan keuangan bukan lagi sekadar kewajiban administratif tahunan, melainkan aset strategis yang menentukan kredibilitas perusahaan di mata investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.
Indra S. Widodo, Managing Partner KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), menekankan bahwa perusahaan yang paling cepat beradaptasi akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.
“PP 43 Tahun 2025 bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah transformasi fundamental bagi profesi akuntan dan dunia usaha. Di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, kami melihat ini sebagai mandat untuk terus meningkatkan kualitas audit melalui pemanfaatan teknologi. Kehadiran Platform Bersama Pelaporan Keuangan menuntut perusahaan dan kami selaku auditor untuk menjadi lebih adaptif dan proaktif dalam menjaga kepercayaan publik melalui data yang akurat dan dapat diandalkan. Perusahaan kini didorong untuk memiliki sistem internal yang mampu menyajikan data secara real-time dan sesuai standar,” ujar Indra.
Dampak Strategis bagi Perusahaan
Implementasi PP 43/2025 membawa pengaruh mendalam pada operasional perusahaan di berbagai lini:
• Peningkatan Efisiensi dan Akurasi melalui Digitalisasi:
Melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan, perusahaan dituntut untuk melakukan digitalisasi proses akuntansi mereka. Hal ini akan meminimalisir kesalahan manusia (human error) dan memastikan sinkronisasi data antar-lembaga menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya menekan biaya kepatuhan dalam jangka panjang.
• Mitigasi Risiko Fraud dan Kesalahan Material:
Dengan pengawasan yang lebih ketat melalui Komite Standar Laporan Keuangan, perusahaan wajib memastikan bahwa laporan mereka disusun oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Hal ini memberikan perlindungan internal bagi perusahaan terhadap risiko fraud dan ketidakpatuhan yang dapat berujung pada sanksi hukum maupun penurunan reputasi.
• Akses Pendanaan dan Kepercayaan Investor:
Laporan keuangan yang andal, konsisten, dan dapat ditelusuri (traceable) menjadi syarat mutlak bagi perusahaan untuk menarik investasi. Standarisasi yang diatur dalam PP ini memudahkan investor untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan, sehingga perusahaan dengan transparansi tinggi akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan.
• Transformasi Peran Akuntan Publik sebagai Mitra Strategis:
Peran KAP kini meluas melampaui audit tradisional. KAP bertransformasi menjadi mitra strategis yang membantu perusahaan dalam menavigasi kompleksitas standar baru, melakukan review metodologi pelaporan, dan memastikan sistem informasi perusahaan siap menghadapi integrasi data nasional.
Ke depan, perusahaan dituntut untuk memandang kepatuhan terhadap PP 43/2025 bukan sebagai beban, melainkan sebagai langkah penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Transparansi yang dihasilkan akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan sehat di era ekonomi digital. (susi)
