BISNISBANTEN.COM — Gubernur Banten menegaskan bahwa promosi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten merupakan hal yang normal dalam sistem birokrasi. Menurutnya, proses tersebut dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kinerja serta penerapan manajemen talenta.
“Ini sebuah hal yang biasa, normal. Ada yang promosi, ada juga yang dirotasi. Semua berbasis kinerja dan berbasis manajemen talenta yang kita gunakan,” ujar Gubernur. Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten memiliki basis data kepegawaian yang lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan. Seluruh rekam jejak aparatur, dari pengalaman kerja hingga penempatan sebelumnya, menjadi bagian dari penilaian.
“Dalam manajemen talenta itu seluruh eviden dan data kepegawaian lengkap, termasuk pengalamannya, di mana dia bekerja, dan sebagainya. Jadi basis kita dari situ,” jelasnya. Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam proses penempatan pejabat, Pemprov Banten berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk kejaksaan. Menurutnya, proses pengisian jabatan tidak memerlukan waktu lama karena kandidat yang memenuhi kriteria telah tersedia dalam sistem.
“Tidak lama, cepat. Karena sudah ada database-nya. Tinggal jabatan-jabatan yang perlu diisi, orang-orangnya sudah ada dan memenuhi kriteria,” katanya. Terkait terobosan dalam pengisian jabatan, Gubernur menyoroti terpilihnya pejabat perempuan dalam salah satu posisi strategis. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi persoalan selama prosesnya sesuai mekanisme dan berbasis penilaian objektif.
“Enggak ada masalah. Itu mungkin suatu terobosan. Prosesnya melalui manajemen talenta sekaligus ada tes khusus dari kantor regional,” ungkapnya. Gubernur menyebutkan bahwa proses seleksi diikuti oleh empat peserta, dan hasil akhirnya menetapkan satu nama yang dinilai paling memenuhi kriteria.
Sementara itu, untuk pengisian jabatan struktural lainnya, seperti Eselon III dan Eselon IV saat ini masih dalam tahap proses. Ia menambahkan, percepatan pengisian jabatan menjadi penting mengingat tahun anggaran 2026 telah berjalan, sehingga dibutuhkan pejabat definitif untuk memastikan jalannya program dan kinerja pemerintahan tetap optimal.
(Sarah)
