Strategi “Cerdik” Pemkot Serang: Atasi Banjir Lewat Modifikasi Cuaca “Gratis” di Halim
BISNISBANTEN.COM – Wali Kota Serang, Budi Rustandi, meninjau langsung posko Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, guna menekan risiko banjir akibat intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kota Serang belakangan ini.
Menariknya, Pemerintah Kota Serang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk operasi teknologi modifikasi cuaca ini. Budi mengungkapkan bahwa Kota Serang mendapatkan manfaat “gratis” dari operasi yang dibiayai oleh daerah tetangga.
Budi menjelaskan bahwa posisi geografis dan arah angin saat ini sangat menguntungkan Kota Serang. Dengan arah angin dominan dari barat, pemecahan awan yang dilakukan tim BMKG di posko Halim berdampak langsung pada pengurangan curah hujan di wilayahnya.
“Kita ke Lanud Halim Perdanakusuma, itu posko operasi modifikasi cuaca BMKG pusat. Kalau yang lain bayar, kita tidak. Tapi efeknya masuk ke Kota Serang,” ujar Budi saat dihubungi, Selasa (13/01/26).
Menurutnya, biaya mandiri untuk OMC sangatlah besar, berkisar antara Rp2 hingga Rp3 miliar. Namun, karena DKI Jakarta dan Jawa Barat sedang melakukan operasi serupa, Kota Serang turut merasakan dampaknya.
“Kota Serang beruntung, Jabar sama DKI yang bayar, kita dapat kecipratan manfaatnya. Awan dipecah dari sumbernya, kita lihat 2–3 hari ke depan untuk mengurangi curah hujan,” tambahnya.
Meski modifikasi cuaca menjadi solusi jangka pendek, Budi menegaskan bahwa akar masalah banjir di Kota Serang juga terletak pada kondisi infrastruktur sungai. Ia mengkritik kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) yang dinilai belum optimal melakukan normalisasi.
“Kali Ciwaka dan Kali Cibanten itu berdamak langsung ke pemukiman warga. Hulu dan hilir harus sama-sama ditangani,” tegasnya.
Ia juga menambahkan Adanya penyempitan aliran sungai akibat bangunan liar yang berdiri di bantaran serta persoaln sampah turut memperparah banjir di Kota Serang.
Sebagai bagian dari ikhtiar sesuai arahan Gubernur Banten, Budi mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak hanya soal teknologi dan infrastruktur, tetapi juga perilaku masyarakat.
“Jangan pernah membangun di aliran sungai. Pemerintah harus terus mencari solusi dan mengedukasi masyarakat terkait persoalan sampah dan pemukiman di bantaran kali,” pungkasnya.(siska)
