BISNISBANTEN.COM – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022. Penghargaan diberikan seiring diraihnya prestasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan diserahkan langsung Menkeu Sri Mulyani kepada Bupati Serang pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
“Syukur alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang, ini prestasi yang membanggakan,” ucap Tatu dalam keterangan tertulis.
Diungkapkan Tatu, penghargaan dari Kemenkeu diraihnya untuk kali kedua atas capaikan opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI.
“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi,” ujar bupati dua periode ini.
Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, akuntansi pelaporan keuangan tidak hanya berprinsip akuntabilitas dan transparansi, melainkan juga penggunaan anggaran harus efektif dan efisien, sekaligus bermanfaat untuk masyarakat.
“Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik,” tegas Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Banten ini.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mencatat, tahun ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTPatas laporan keuangan semakin banyak. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
Sedangkan tingkat pusat, lanjut Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP.
“Mengukir prestasi pada tantangan tinggi, itu pencapaian luar biasa. Saya berharap, bukan hanya dari status opini WTP, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat,” terangnya.
Sri Mulyani pun menekankan agar peraih penghargaan tidak terlena dan berpuas diri. Sebab, menurutnya, tantangan Indonesia ke depan tidak mudah bagi keuangan pusat dan daerah. APBN, katanya, harus tetap menjadi penjaga bangsa dan negara yang memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi.
Sri Mulyani pun berpesan agar instansi pusat dan daerah terus menggunakan APBN dan APBD dengan penuh tanggungjawab.
“Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD menjadi instrumen untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” pesannya. (Nizar)
