Banten24

Terus Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Publik, DPMPTSP Raih Zona Hijau Penilaian Ombudsman

BISNISBANTEN.COM — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang di bawah kendali Syamsuddin, SH, M.Si sebagai kepala dinas terus memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah kepengurusan perizinan usaha dan investasi di Kabupaten Serang.

Itu dibuktikan DPMPTSP Kabupaten Serang berdasarkan hasil penilaian Ombudsman soal kepatuhan pelayanan publik yang disampaikan langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan, SH kepada Bupati Serang Hj Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak beberapa waktu lalu mendapatkan nilai 82,82 atau zona hijau.

Secara nasional dari penilaian se-kabupaten/kota oleh Ombudsman, Kabupaten Serang berada di urutan ke-172 dari sebelumnya berada di posisi 416, atau diakumulasi secara keseluruhan penilaiannya di angka 73,03.

Advertisement

Untuk di daerah, Kabupaten Serang berada pada urutan ke-6 dari 9 kabupaten kota, berikut Provinsi Banten yang berada pada urutan ke-5. Lalu Tangerang Selatan (Tangsel) ke-7, Lebak ke-8,dan Kota Serang ke-9, Sementara Cilegon berada pada urutan ke-2.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Syamsuddin mengatakan, untuk mendapatkan penilaian hijau soal kepatuhan pelayanan cukup panjang perjalanannya. Pelayanan harus sesuai Undang-undang (UU) 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Kinerja.

“Ketika sudah bicara penilaian pelayanan publik, terakhir penilaian oleh Ombudsman, hasil penilaian yang disampaikan kepada bupati pas berbanding lurus dengan yang kita siapkan selama ini. Ketika datang ke Ibu Bupati, komitmen pimpinan jelas, yaitu dilakukan pembenahan sarana prasarana, perangkat dan aturannya disiapkan, serta mekanisme pelayanan juga disiapkan,” tutur Syamsuddin di ruang kerjanya.

Advertisement

Untuk memenuhi kriteria dan komitmen pimpinan itu, kata Syamsuddin, pertama adanya visi misi organisasi, pelayanan, sarana pelayanan, dimana harus ada ruang tunggu yang disiapkan khusus, sarana pengaduan, tata cara pengaduan, petugas pengaduan, indeks kepuasan masyarakat melalui online, hingga petugas pelayanan. Termasuk ruang menyusui, loket, dan meja khusus.

“Soal kepatuhan pelayanan publik ini, harapannya kami dari DPMPTSP akan terus meningkatkan pelayanan. Karena standar pelayanan amanat dari peraturan lebih tinggi,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Ombudsman RI Perwakilan Banten menyampaikan laporan hasil kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah pada April lalu.

Dalam penyampaian laporan itu, DPMPTSP yang mendapatkan nilai 82,82 atau masuk zona hijau. Lalu ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang mendapat nilai 78,88 atau masuk zona kuning. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang mendapat nilai 32,92 atau masuk zona merah.

“Kami Ombudsman menyerahkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik. Untuk Pemkab Serang, tahun lalu baru pertama kali dan sudah masuk zona kuning, sedikit lagi masuk hijau. Kita berharap hasil penilaian menjadi bahan evaluasi, dan harapannya di penilaian tahun ini Pemkab Serang bisa mendapat predikat zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi,” harap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan usai penyerahan laporan penilaian kepatuhan pelayanan publik di Pendopo Bupati Serang, Senin 3 April 2022.

Dijelaskan Dedy, Ombudsman membagi dalam tiga zona hasil penilaian yang dilakukan, yaitu zona merah yang berarti tingkat kepatuhan buruk dengan skor nilai 0 sampai 50,99, zona kuning yang berarti tingkat kepatuhan sedang dengan skor nilai 50,1 sampai 80,99, dan zona hijau yang berarti tingkat kepatuhan tinggi dengan skor nilai 81 sampai 100.

“Rekomendasi kita bahwa OPD-OPD yang dinilai itu agar bisa melengkapi seluruh standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” pesannya.

Kata Dedy, ada sekira 10 item produk layanan yang dinilai. Seperti Dinas Pendidikan dinilai dari pelayanan mutasi siswa, kartu pegawai, dan lainnya.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai, penilaian kepatuhan SPM sangat penting untuk jajaran OPD dan jajaran Pemkab Serang agar mengetahui posisi terkait pelayanan publik di Kabupaten Serang. Kata Tatu, baru tiga OPD yang dinilai Ombudsman soal kepatuhan pelayanan publik, yakni Dindikbud, DPMPTSP, dan Disdukcapil.

“Untuk tiga OPD ini, Alhamdulillah DPMPTSP sudah baik nilainya dan masuk zona hijau. Sementara Disdukcapil sudah masuk zona kuning. Hanya yang masih menjadi PR itu Dinas Pendidikan yang masih zona merah. Saya meminta Kepala Dinas Pendidikan (Asep Nugrahajaya-red) untuk mengecek dan memeriksa kembali apa yang menjadi prasyarat-prasyarat penilaian dan bisa berkomunikasi dengan Ombudsman,” intruksinya.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang dilakukan OPD-OPD, Tatu meminta kepada Ombudsman agar tahun ini menilai tujuh OPD, yakni DPMPTSP, Dindikbud, Disdukcapil, Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang, Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Pedapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Untuk penilaian yang menentukan Ombudsman pusat, tapi untuk penilaian kita bisa minta ke Ombudsman provinsi. Misalnya di 29 kecamatan dan di 31 puskesmas,” tutup Tatu. (adv)

LANJUT BACA

Susi Kurniawati

Wartawan bisnisbanten.com