BISNISBANTEN.COM – Guna meningkatkan perolehan pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB) di Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menggandeng Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) antara Pemkab Serang dengan KSOP Kelas 1 Banten di Pendopo Bupati Serang, Kamis (4/8/2022).
Proses penandatangan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Kepala KSOP Kelas 1 Banten Kapten Barlet Silalahi. Hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Ishak Abdurauf dan jajaran, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang Syamsuddin dan jajaran, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Tatu mengatakan, selama ini pajak MBLB dilakukan secara self assesment. Artinya, para wajib pajak melaporkan sendiri kegiatan usahanya kepada Pemkab Serang. Kegiatan juga dijadikan momentum untuk menyosialisasikan kewajiban pajak MBLB kepada pelaku usaha. Soalnya, diakui Tatu, pihaknya tidak bisa memantau langsung aktivitas pengiriman mineral bukan batuan (minerba) melalui pelabuhan.
“Kita menggandeng KSOP untuk memastikan jumlah pengirimannya sesuai atau tidak dengan pajak yang disampaikan,” terang Tatu.
Tatu menilai, potensi pajak MBLB di Kabupaten Serang cukup besar. Terutama di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Puloampel.
“Kami berharap kerja sama ini berjalan maksimal sebagai upaya pengawasan bersama terhadap pengelolaan kekayaan di Kabupaten Serang,” harap Tatu.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 1 Banten Kapten Barlet Silalahi mendukung penuh upaya Pemkab Serang dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak MBLB.
Diungkapkan Barlet, selama ini pengiriman mineral di Kabupaten Serang cukup tinggi. Oleh karena itu, menurut Barlet, perlu dilakukan pemantauan secara bersama-sama.
“Kita akan awasi pajak yang dikeluarkan oleh mereka, sesuai tidak dengan pengirimannya,” tegasnya. (Nizar)
