Regulasi

Pemda Banten Dukung Program JKN-KIS

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini perlu dukungan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas program JNK-KIS Provinsi Banten yang telah berkontribusi dalam program tersebut ke skema JKN-KIS.

BISNISBANTEN.COM — Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Banten dengan tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Provinsi dan Kota Kabupaten dalam Mendukung Pencapaian Cakupan Semesta Program JKN-KIS Tahun 2019”, digelar pada Senin (25/9) di Kantor Pendopo Gubernur Banten.

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini perlu dukungan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas program JNK-KIS Provinsi Banten yang telah berkontribusi dalam program tersebut ke skema JKN-KIS.

“Pemerintah Daerah menjadi tulang punggung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Dukungan dan peran serta Pemerintah Daerah sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim.

Advertisement

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Banten, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan Dinas-Dinas yang berhubungan langsung dengan Program JKN-KIS.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari menyampaikan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang pesat.

“Memasuki tahun keempat, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 180.772.917 jiwa (per 1 September 2017) atau mencapai lebih dari 70% dari total penduduk Indonesia. Hingga saat ini, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 470 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke JKN-KIS dengan jumlah kepesertaan 17.827.490 jiwa,” katanya.(rosfi/red)

Advertisement

Advertisement
LANJUT BACA