BISNISBANTEN.COM – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melantik enam pejabat eselon II hasil Open Bidding (lelang terbuka) dan dua camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang di Pendopo Bupati, Kamis, (4/7/2022). Tatu berpesan agar pejabat yang dilantik agar tidak leha-leha bekerja, melainkan harus lari untuk memulihkan ekonomi masyarakat.
Keenam pejabat eselon II yang dilantik, meliputi Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Haerofiatna yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat DPRD, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Diana A Utami yang sebelumnya menjabat Sekretaris Disnakertrans.
Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Benny Yuarsa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dishub, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Aber Nurhadi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Haryadi yang sebelumnya menjabat Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat, serta Staf Ahli Bupati Febriyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang.
Enam jabatan eselon II dilelang karena ditinggalkan pejabatnya yang pensiun. Sedangkan jabatan camat yang dilantik, antara lain Imron Ruhyadi dari Camat Kibin menjadi Camat Anyer dan Kepala Bahgian (Kabag) Umum Setda Pemkab Serang Babay Karnawi menjadi Camat Kibin. Pelantikan jabatan eselon III dan IV lainnya mengikuti secara virtual.
Pelantikan disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Nanang Supriatna, Asda II Pemkab Serang Hamdani, Asda III Pemkab Serang Ida Nuraida, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
“Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan pelantikan sebagian besar dari hasil open bidding eselon 2. Tentunya ke bawahnya ada pergerakan. Kemudian juga mengisi kekosongan-kekosongan jabatan karena pensiun,” ujar Bupati Serang .
Tatu berpesan agar para pejabat yang dilantik segera melaksanakan tugas masing-masing dengan posisi barunya. Jika ada kendala, disarankan Tatu, agar didiskusikan dan dilaporkan kepada pimpinan untuk kemudian dicari solusi dan diselesaikan penanganannya.
“Semoga tidak ada persoalan, karena memang di masa pandemi ini kita belum tuntas juga persoalan kondisi pemulihan ekonomi. Itu yang menjadi tantangan kita semua di Pemkab Serang,”pesannya.
Terlebih, lanjutnTatu, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun. Perjalanan itu tentunya memasuki tugas yang cukup berat pasca pandemi Covid-19.
“Harus siap semua. Setelah duduk di posisi baru, pelajari apa yang harus dilakukan, harus langsung lari, enggak ada lagi yang leha-leha. Konsolidasi di internal harus sudah siap. Kemudian ke lintas OPD juga, karena biasanya ada program-program keroyokan. Jadi, koordinasinya harus berjalan,” pinta politisi Partai Golkar ini.
Disinggung soal evaluasi, Tatu menegaskan, akan tetap dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), baik kepada pejabat yang baru dilantik maupun yang sudah menjabat di masing-masing instansi.
“Di BKPSDM sudah ada standar-standar sanksi, standar-standar yang bisa diberikan kepada pejabat atau ASN yang melanggar tentunya,” tegas bupati dua periode ini.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Surtaman menyebutkan, yang dilantik sebanyak 102 orang, terdiri atas pejabat eselon II sebanyak 6 orang, pejabat eselon III sebanyak 29 orang, pejabat eselon IV dan penyetaraan jabatan fungsional sebanyak 44 orang. Sisanya sebanyak 25 orang, serta di Puskesmas ada tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kasubag di UPT.
“Segera langsung kita maping. Per hari ini sudah terisi semua, tidak ada jabatan kosong kecuali eselon 2 itu masih 2 OPD, di DPUPR (menyebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-red) dan BKPSDM, bukan karena tidak di open bidding, tapi memang keterbatasan anggaran,” jelas Surtaman. (Nizar)
