BISNISBANTEN.COM — Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengungkapkan, anggaran APBD dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Banten. Hal itu diungkapkannya saat acara “Diseminasi, KFR 2020 & KFR TW I 2021”, yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Selasa (25/5).
Erwin mengatakan, sejalan dengan perbaikan ekoromi global, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus maningka sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang yang lebih tinggi, termasuk Indonesia.
Perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut didukung oleh membaiknya kinerja ekspor, ditopang oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama. Kedepan, kinerja ekspor juga diprakirakan terus membaik, didorong oleh komoditas CPO, bijih logam, pulp and waste paper, serta kendoraan bermotor dan besi baja.
Erwin mengungkapkan, PDRB Provinsi Banten Triwulan I dari sisi pengeluaran
konsumsi Rumah tangga masih terkontraksi. Ditandai dengan ekspektasi masyarakat yang belum sekuat harapan, penghasilan masyarakat yang relatif menurun sehingga menahan tingkat konsumsinya.
Sedangkan dari sisi Investasi, tumbuh meningkat seiring dengan masih berlangsungnya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). Serta terlaksananya rencana investasi swasta, khususunya pada sektor industri kimia.
“Pada triwulan I Tahum 2021, kinerja Government Expenditure tumbuh lebih rendah dibandingkan historis 2 tahun terakhir,” ujar Erwin.
Ia memaparkan, alur Efek Pengganda Belanja Pemerintah terhadap PDRB, fokus untuk mendorong perekonomian pemerintah perlu melakukan kebijakan anggaran kontersiklikal. Terutama pada belenja barang atau jasa dan pengeluaran bersifat kompensasi pegawai.
Belanja modal (investasi pemerintah) juga perlu diperluas guna memberikan dorongan bagi sektor swasta. Kinerja swasta yang semakin baik pada akhirnya akan mendorong perekonomian pajak yang lebih tinggi bagi daerah.
Peran konsumsi pemerintah dalam PDRB Provins Banten berada pada urutan ke-4 yang menunjukan bahwa perekonomian secara umum lebih banyak digerakkan sektor swasta.
“Namun demikian peran intervensi pemerintah melalui belanjanya dalam penyediaan barang public tetap penting termasuk memberikar stimulus kepada swasta agar segera bangkit yang pada akhirnya akan mendongkrak ekanomi dalam wilayah,” tutup Erwin. (Haris)
