Info Bisnis

Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana APBN pada Masa Pandemi Covid-19

BISNISBANTEN.COM — Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, RRC, pada awal Maret 2020. Saat ini, Covid-19 menyebar ke hampir seluruh Negara di dunia. Hal ini menyebabkan dampak yang sangat luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan negara-negara tersebut termasuk Indonesia.


Untuk mengatasi dampak dari Covid-19 yang lebih luas, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya mulai dengan pembatasan sosial berskala besar hingga pengalokasi anggaran penanganan covid dalam jumlah yang sangat besar. Dalam rangka mempercepat penyaluran dana penanganan Covid-19 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain terkait revisi anggaran, penggunaan akun Covid-19, mekanisme pembayaran melalui tambahan uang persediaan (TUP) dan pengajuan SPM ke KPPN secara elektronik.

Tulisan ini akan membahas pelaksanaan kebijakan penyaluran APBN pada masa pandemic Covid-19 di wilayah Provinsi Banten. Untuk mendukung tulisan ini penulis menggunakan data yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner dengan responden satuan kerja KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Banten.

Mekanisme Penyaluran Dana APBN

Dana APBN dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kementerian atau Lembaga Negara. Dana tersebut selanjutnya dialokasikan ke masing-masing satuan kerja yang berada di pusat maupun daerah dan merupakan batas tertinggi yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja. Penyaluran dana APBN dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjadi mitra masing-masing satuan kerja.

Dalam pelaksanaan APBN dimungkinkan adanya revisi anggaran baik revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran maupun revisi yang tidak menyebabkan perubahan pagu anggaran. Dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBN pemerintah telah mengatur mekanisme revisi anggaran dan batasan frekuensi revisi anggaran dalam satu triwulan.

Pelaksanaan revisi anggaran yang diajukan oleh satuan kerja akan mempengaruhi indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja. Untuk mengukur capaian output pelaksanaan anggaran juga ditetapkan penggunaan mata anggaran yang sesuai. Klasifikasi mata anggaran ditetapkan berdasarkan unit organisasi. fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Penyaluran dana APBN dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) atau dengan menggunakan uang persediaan (UP). Pembayaran langsung dilakukan ke rekening yang berhak melalui pengajuan SPM-LS. Untuk pembayaran yang tidak bisa dilakukan dengan mekanisme LS, dibayar dengan menggunakan UP.

Pembayaran dengan menggunakan UP dilakukan dengan mengajukan SPM-UP terlebih dahulu sesuai jumlah yang ditentukan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Pembayaran dengan menggunakan UP dibatasi hanya untuk transaksi yang nilainya paling tinggi Rp50 juta untuk sekali pembayaran. Uang Persediaan yang telah digunakan dapat dimintakan penggantiannya kembali dengan mengajukan SPM Penggantian UP (SPM-GUP). Untuk pembayaran yang melebihi dana UP satuan kerja dapat mengajukan tambahan uang persediaan (TUP) melalui SPM-TUP. Dana TUP harus dipertanggungjawabkan kepada KPPN paling lama dalam waktu sebulan setelah diterbitkan SP2D-TUP oleh KPPN.

SPM disampaikan oleh petugas satuan kerja yang sudah ditunjuk dan terdaftar dalam database KPPN. Proses penyelesaian SPM menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada KPPN paling lama 1 hari sejak SPM diterima secara lengkap dan benar. SPM yang belum lengkap dan benar akan langsung dikembalikan kepada petugas pengantar SPM pada saat diajukan atau diberitahukan melalui sarana tercepat untuk segera dilengkapi dan diperbaiki. Pencairan dana melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada bank mitra ke rekening bendahara untuk SPM-GUP dan ke rekening bendahara atau pihak ketiga untuk SPM-LS.
Kebijakan Anggaran pada Masa Pandemi Covid-19

Untuk menangani Covid-19 dan menanggulangi ekonomi nasional Pemerintah mengalokasi dana APBN sebesar 695,2 triliun. Dana tersebut dialokasi dalam enam sektor yaitu kesehatan, bantuan sosial, UMKM, insentif dunia usaha, pembiayaan korporasi, serta K/L dan pemda. Untuk mempercepat penyaluran dana tersebut pemerintah melakukan perubahan kebijakan mekanisme dalam penyaluran APBN, antara lain melalui revisi anggaran, mekanisme pembayaran melalui tambahan uang persediaan (TUP) dan pengajuan SPM ke KPPN secara online. Dengan kebijakan tersebut diharapkan satuan kerja dapat segera merelealisasikan anggaran yang telah disediakan. Dampak yang diharapkan adalah dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat sehingga Indonesia dapat segera terhindar dari risiko resesi yang semakin dalam.


Dampak Covid-19 terhadap Penyaluran Dana APBN

Dengan adanya pandemik Covid-19 banyak kegiatan pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan. Pembatasan social berskala besar (PSBB) yang dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia menyebabkan banyak kantor pemerintah yang tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Untuk menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah diberlakukan kebijakan pembatasan pegawai yang masuk kantor.


Sebagian besar pegawai “dirumahkan” atau bekerja dari rumah. Hanya instansi tertentu saja yang dapat mempekerjakan pegawainya di kantor, itu pun dengan jumlah yang sangat dibatasi. Kegiatan berupa rapat, pertemuan, sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, dan pelatihan yang biasanya dilaksanakan di kantor atau pun di gedung pertemuan dan hotel tidak bisa dilaksanakan lagi dan digantikan secara online. Pekerjaan fisik seperti rehabilitasi atau pembangunan gedung kantor juga banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena menghindari terjadinya penularan Covid-19 yang berasal dari pihak luar. Hal ini menyebabkan banyak anggaran yang tidak dapat direalisasi sehingga harus dilakukan revisi atau direlokasi ke anggaran lain.

Rendahnya realisasi anggaran bukan saja terjadi pada anggaran yang sudah dialokasikan sebelum terjadinya pandemic Covid-19, tetapi juga pada anggaran penanganan Covid-19 itu sendiri. Realisasi anggaran penanganan covid-19 sektor kesehatan dan K/L Pemda sampai dengan 30 Juli 2020 baru mencapai 7,44% dan 6,57%. Angka ini terbilang kecil bila dibandingkan dengan realisasi sektor perlindungan sosial, UMKM, dan insentif usaha yang masing-masing sudah mencapai 38,31%, 25,3% dan 13,34%. Hanya pembiayaan korporasi yang realisasinya masih 0%.


Hal ini cukup mengkhawatirkan karena dampak Covid-19 sangat luas yang mengakibatkan aktifitas ekonomi banyak yang berhenti. Banyak perusahaan yang mengurangi atau menghentikan aktivitasnya untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat pengangguran pun menjadi tinggi. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun. Untuk menanggulangi kondisi ini maka alokasi anggaran dan stimulus ekonomi yang telah dilakukan pemerintah harus segera direalisasikan.

Kebijakan penyaluran dana APBN pada masa pandemi Covid-19
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-38/PMK.02/2020. Dalam pasal 2 peraturan tersebut, ada beberapa hal yang akan dilakukan antara lain 1) pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram, 2) pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan criteria tertentu dan 3) penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan surat edaran nomor SE-06/MK.02/2020. Dalam surat edaran tersebut Menteri Keuangan member arahan kepada semua Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada dan pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19 dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran.

Selanjutnya, dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor-38/PMK.02/2020 disebutkan bahwa untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram, pengalokasian dana penanganan pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19. Menindaklanjuti peraturan tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan surat nomor S-308/PB/2020 dan S-369/PB/2020 yang memberi pedoman kepada Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai biaya atas pelaksanaan operasional satker selama masa pandemic Covid-19 yang dapat dibebankan pada DIPA satker dan penggunaan akunnya.

Untuk mempercepat penyampaian SPM ke KPPN dan menghindari penularan Covid-19 yang lebih luas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga telah mengeluarkan aturan melalui surat edaran nomor SE-31/PB/2020. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa SPM tidak lagi disampaikan secara fisik, tetapi disampaikan secara elektronik dalam bentuk softcopy SPM yang telah ditandatangani secara elektonik beserta arsip data computer (ADK).


Untuk satuan kerja pengguna aplikasi SAS dikirm melalui aplikasi e-SPM, sedangkan untuk satuan kerja pengguna aplikasi SPAN dikirim melalui aplikasi SAKTI. Waktu pengiriman dilakukan pada jam kerja KPPN yaitu pukul 08.00 sampai dengan 17.00 waktu setempat. Untuk mendukung kelancaran kegiatan/program kementerian/lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga telah menerbitkan nota dinas nomor ND-370/PB/2020 yang mengatur pemberian TUP kepada satuan kerja. Sesuai nota dinas tersebut pembayaran dengan menggunakan TUP tunai oleh Bendahara Pengeluaran /BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang dan jasa dapat dilakukan pembayaran sampai dengan Rp1 miliar.


Implementasi Kebijakan Penyaluran APBN di Masa Pandemi Covid-19

Untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan penyaluran dana penanganan Covid-19 dilakukan survey kepada seluruh satuan kerja di Provinsi Banten. Survey dilakukan dengan pengisian kuesioner yang disebarkan secara elektronik melalui masing-masing KPPN. Dari 73 resaponden yang member tanggapan atas survey tersebut dapat digambarkan seperti pada uraian di bawah ini.

Satuan kerja di wilayah Provinsi Banten yang memiliki kegiatan penanganan Covid-19 berjumlah 90,3 % dan yang memiliki anggaran penanganan Covid-19 berjumlah 93,1%. Responden yang menyatakan anggaran penanganan Covid-19 telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja berjumlah 91,5% dan 95,7% responden menyatakan anggaran penanganan Covid-19 dialokasikan pada kegiatan dan akun khusus Covid-19. Sebanyak 93,1% responden menyatakan telah melakukan revisi anggaran penanganan Covid-19. Sebelum terjadinya pandemic Covid-19 sebanyak 79,5% responden telah melakukan revisi anggaran/POK dan setelah terjadinya pandemic Covid-19 naik menjadi 98,6% responden yang melakukan revisi anggaran/POK.

Terkait penggunaan Uang Persediaan (UP) untuk pembiayaan kegiatan penanganan Covid-19 sebanyak 88,6% responden menyatakan cukup tersedia dan 16,9% responden menyatakan memerlukan Tambagan UP (TUP). Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebanyak 14,3% responden pernah melakukan permintaan TUP dan setelah terjadinya pandemic Covid-19 turun menjadi 13,9%. Selama masa pandemi Covid-19 sebanyak 2,8% melakukan pembayaran yang nilainya sampai dengan Rp1 miliar dalam satu transaksi. Untuk pembayaran yang nilainya di atas Rp50 juta sampai dengan Rp1 miliar sebanyak 66,7% responden menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebanyak 56% responden menyampaikan SPM ke KPPN lebih dari 5 kali dalam 1 triwulan, 34,2% sebanyak 3-5 kali dan 9,6% 1-2 kali. Setelah terjadinya pandemi Covid-19 responden menyampaikan SPM ke KPPN lebih dari 5 kali dan 3-5 kali dalam 1 triwulan turun menjadi 47,2% dan 31,9%, sedangkan yang menyampaikan 1-2 kali naik menjadi 20,8%. Sebanyak 59,2% responden menyatakan bahwa penyampaian SPM secara elektronik melalui aplikasi e-SPM menjadi lebih mudah dan 32,4% menyatakan menjadi lebih cepat. Penyerapan anggaran sampai dengan akhir triwulan III-2020 sebanyak 73,6% responden realisasi sudah di atas 60%, 22,2% responden realisasi antara 41-60% dan 4,2% realisasi antara 16%-100%.

Adapun permasalahan yang dihadapi responden selama masa pandemi Covid-19 antara lain banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga dananya direvisi untuk penanganan Covid-19 dan kendala kondisi geografis serta ketersediaan jaringan internet. Selain itu konsultasi dengan KPPN dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil survey dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran APBN pada masa pandemic Covid-19 di Provinsi Banten berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari telah tersedianya anggaran penanganan Covid-19 pada hampir seluruh satuan kerja dengan melakukan revisi anggaran/POK dan anggaran telah dialokasikan pada kegiatan dan akun Covid-19. Frekuensi satuan kerja dalam melakukan revisi anggaran/POK selama masa pandemic Covid-19 juga meningkat dibandingkan sebelum masa pandemi. Sebagian besar satuan kerja menyatakan uang persediaan cukup tersedia untuk membiayai kegiatan selama pandemi Covid-19 sehingga satker yang mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan sedikit sekali. Untuk pembayaran di atas Rp50 juta sampai dengan Rp1 miliar sebagian besar menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ketimbang menggunakan melalui UP dan TUP.


Penggunaan aplikasi e-SPM bagi sebagian besar responden dirasakan lebih memudahkan dan mempercepat dalam penyampaian SPM ke KPPN. Dari segi realisasi anggaran sebagian besar satuan kerja telah mencapai target penyerapan triwulan III sebesar 60%. Terkait kendala yang dihadapi satuan kerja adalah masalah gangguan jaringan internet dalam penyampaian SPM melalui aplikasie-SPM dan hambatan dalam kegiatan konsultasi dan sosialisasi dengan KPPN yang berpengaruh terhadap pemahaman materi yang disampaikan.


Ditulis oleh Budiman, Kepala Bidang
Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
(SKKI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten

Advertisement
LANJUT BACA

Susi Kurniawati

Wartawan bisnisbanten.com