Begini Keadaan Ekonomi Provinsi Banten TW I Menurut Bank Indonesia

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja

BISNISBANTEN.COM – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Provinsi Banten, melaporkan, perekonomian Provinsi Banten pada triwulan I 2020, tumbuh sebesar 3,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 2,97% (yoy). Namun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2019 sebesar 5,90% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengatakan, di level regional Jawa, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I 2020 berada di posisi kedua di antara provinsi Jawa lainnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I 2020 secara umum disebabkan menurunnya kegiatan ekonomi ditengah pandemi COVID-19.

Dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I 2020 terutama sisi konsumsi RT dan net ekspor. Pandemi COVID 19 mendorong penurunan ekspektasi konsumsi masyarakat serta penurunan permintaan produk ekspor provinsi Banten seiring kebijakan lockdown beberapa negara mitra dagang.

“Dari sisi penawaran, pertumbuhan tertahan oleh melambatnya seluruh pertumbuhan sektor utama, seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi & Pergudangan, dan Real Estate,” ujar Erwin, Selasa (23/6/20).

Ia menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja, masing-masing sebesar 6,6% dan 8,7%. Sampai dengan triwulan I 2020, realisasi pendapatan APBD Provinsi Banten mencapai 13,4% dengan nilai sebesar Rp1,7 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi Banten sampai dengan triwulan I 2020 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dari Rp1,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1,2 triliun pada tahun 2020. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar Rp2,1 triliun mengalami peningkatan sebesar 26,2% dibandingkan tahun 2019. Komponen belanja pegawai mendominasi APBN diikuti oleh Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Barang.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Banten pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,99% (yoy) atau meningkat dibandingkan posisi triwulan IV 2019 yang mencapai 2,65% (yoy). Capaian Inflasi triwulan I 2020 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi 3 tahun terakhir (3,28% yoy). Kenaikan Inflasi pada triwulan I 2020 masih berada dibawah realisasi inflasi regional Jawa yang mencapai 3,28% (yoy) dan sedikit di atas Nasional yang tercatat sebesar 2,96% (yoy).

“Secara spasial, peningkatan inflasi terjadi pada tiga kota sampel IHK. Berdasarkan kelompok pengeluarannya, peningkatan tekanan inflasi terjadi pada 5 (lima) kelompok pengeluaran, terutama kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan yang bergerak naik seiring harga emas dunia. Sejalan dengan andil kelompok pengeluaran, komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi di Provinsi Banten didominasi oleh kelompok bahan makanan, diantaranya cabai merah, bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, dan cabai rawit,” tutur Erwin.

Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19, stabilitas keuangan di Provinsi Banten masih menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari pertumbuhan indikator utama perbankan antara lain aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang masih tumbuh positif. Pertumbuhan kredit triwulan I 2020 menunjukkan perlambatan bila dibandingkan triwulan IV 2019 atau rata-rata tiga tahun terakhir.

Dari sisi intermediasi perbankan, Provinsi Banten tercatat mengalami penurunan yang dicerminkan oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) yang lebih rendah. Pada triwulan I 2020, LDR tercatat sebesar 169,50%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 174,46% seiring melambatnya penyaluran kredit ditengah pertumbuhan DPK yang masih cukup tinggi. Dari sisi risiko, rasio NPL (Non Performing Loan) mengalami penurunan dari 2,17% pada triwulan IV 2019 menjadi 1,91% pada triwulan I 2020 atau masih berada di bawah thresshold sebesar 5%.

“Selanjutnya, sistem keuangan relatif terjaga baik seiring dari ketahanan keuangan korporasi yang masih cukup baik, tercermin dari beberapa indikator finansial korporasi dan eksposur perbankan. Demikian juga dengan kondisi stabilitas keuangan rumah tangga terpantau cukup baik yang terlihat dari pertumbuhan DPK dan kredit meskipun kredit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya,” ungkap Erwin.

Sementara itu, kinerja transaksi Sistem Pembayaran (SP) di beberapa sektor tercatat mengalami penurunan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Transaksi non tunai melalui RTGS maupun Sistem Kliring Nasional (SKN) tercatat masih mengalami peningkatan namun dengan pertumbuhan yang melambat. Di sisi lain, transaksi tunai dan transaksi melalui KUPVA BB juga tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Penyaluran Bantuan Sosial di Provinsi Banten yang bersumber dari APBN khususnya Program Sembako mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2020, nominal program sembako dinaikkan menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Rata-rata jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada triwulan I 2020 sebanyak ±485.751 KPM per bulan. Penyerapan Program Sembako oleh KPM mencapai 93,9% atau sejumlah ±456.138 KPM per bulan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,36%.

Pada triwulan I 2020, total perputaran uang melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tercatat mengalami net outflow sebesar Rp0,98 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang mencatat net outflow sebesar Rp2,92 triliun. Sementara itu, total nominal outflow sebesar Rp1,86 triliun atau mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 118,46% (yoy) dibandingkan triwulan I 2019 yang mencatatkan outflow sebesar Rp852,44 miliar.

Pangsa transaksi outflow pada triwulan I 2020 terhadap total transaksi perputaran uang rupiah di Provinsi Banten sebesar 67,95%, sementara pangsa transaksi inflow sebesar 32,05%. Kondisi net outflow tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk jaring pengaman sosial dan penyediaan layanan kesehatan khususnya di Bulan Maret 2020 untuk menghadapi pandemi COVID-19.

“Untuk memastikan ketersediaan uang dalam jumlah dan pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terluar, Bank Indonesia tetap melaksanakan BI Jangkau di 4 (empat) wilayah yaitu 2 (dua) di Kabupaten Lebak dan 2 (dua) di Kabupaten Pandeglang,” pungkas Erwin. (AHR)