Banten24

Bank Banten Dukung Program Pemprov Banten Terkait Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

BISNISBANTEN.COM — Bank Banten sebagai bank pembangunan daerah Banten mendukung program Pemerintah Provinsi Banten terkait penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, (PKB) penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan pengurangan pokok PKB dari luar Provinsi Banten.

Sebagai informasi, hari ini, Kamis (18/8), Pemprov Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan program penghapusan denda tersebut. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar di Hotel Lynn, Kota Serang.

Penghapusan denda pajak sendiri mulai berlaku 18 Agustus hingga 31 Desember 2022 mendatang. Kebijakan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022.

Advertisement

Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin mengungkapkan, dengan peluncuran program ini dapat meningkatkan pendapatan daerah. “Dengan adanya launching ini kami berharap upaya meningkatkan pendapatan daerah terus berkembang. Tentu akan berdampak terhadap Bank Banten,” katanya.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pada tahun 2022 tunggakan para wajib pajak sebesar Rp780 miliar. Untuk itu, pihaknya menargetkan agar tahun 2022 ini bisa memaksimalkan pendapatan pajak melalui kebijakan penghapusan denda tersebut.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, salah satu ikhtiar Pemprov Banten adalah merawat wajib pajak dengan memberikan stimulus.

“Untuk itu, kita melakukan penghapusan denda sebagai upaya memberikan keringanan bagi wajib pajak,” kata Al Muktabar kepada awak media.

Menurutnya, Pemprov Banten terus memikirkan kemudahan dan beragam fasilitas untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah Provinsi Banten dari tahun ke tahun terus membaik. “Pendatapan kita berprogres cukup baik. Terbukti dengan perbandingan-perbandingan antar daerah,” katanya. (susi)

Advertisement
LANJUT BACA

Susi Kurniawati

Wartawan bisnisbanten.com