Banten24

Bahas Kuota FLPP dan E-Sertifikat, REI Gelar Pertemuan dengan 3 DPD

BISNISBANTEN.COM — Ketiga DPD REI yakni REI DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menggelar pertemuan untuk membahas kuota rumah FLPP dan e-sertifikat. Pertemuan digelar di ICE BSD, Kota Tangerang Selatan pada Rabu, 12 Juni 2024.

Acara yang mengusung tema “Dukungan REI Mewujudkan Program Tiga Juta Rumah; Kolaborasi Mencari Solusi Mengatasi Keterbatasan Kuota FLPP & Kepastian E Sertifikat” di hadiri Sekjen DPP REI Raymond A. Arfandy, Wakil Ketua Umum DPP REI Ikang Fawzi, Wakil Ketua Umum DPP REI Maria Nelly Suryani, Ketua DPD DKI Jakarta Arfin F Iskandar, Ketua DPD REI Jawa Barat Lia Nastiti, Ketua DPD REI Banten Roni H Adali, dan juga di hadiri puluhan Ketua DPD di Indonesia serta anggota 3 DPD REI.

Saat di temui disela acara Ketua DPD REI Banten Roni H Adali mengungkapkan, acara temu 3 DPD REI ini merupakan bentuk rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap anggota, karena saat ini ada isu -isu terkait keterbatasan kuota FLPP 2024, dan terkait masalah e-sertifikat.

Advertisement

“Saat ini ada isu-isu yang lagi hot ya, pertama terkait dengan keterbatasan kuota FLPP yang tahun ini memang lebih sedikit yaitu hanya 166.000 lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang 220.000. Pertemuan ini tidak membahas untuk meminta tambahan kuota lagi tapi lebih kepada solusinya seperti apa untuk mengatasi kekurangan kuota FLPP tadi. Ini mudah-mudahan ada jalan keluarnya supaya teman-teman yang bergerak di rumah subsidi bisa terus bergerak, dan itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait termasuk pemerintah pusat, akademisi, asosiasi dan pihak-pihak lain yang terkait,” ungkap Roni.

Ia menambahkan, dengan kuota yang terbatas, pembiayaan alternatif dibutuhkan, dulu REI pernah buat Pokja terkait dengan pembiayaan dengan skema pembiayaan untuk rumah MBR. Ini bekerjasama dengan perbankan.

“Misalnya FLPP bunganya kan 5 persen, misalnya bisa 7 persen, artinya enggak terlalu jauh dan tentunya juga masalah uang muka dan lain sebagainya mudah-mudahan dari DPP REI bisa mensuport itu. Karena memang saya ingat betul DPP REI ada 5 pilar, salah satunya adalah pembiayaan melalui lembaga, pembiayaan ini yang dibutuhkan untuk bantuan tadi,” kata Roni.

Sedangkan terkait masalah e-sertifikat, Roni mengatakan hal Ini penting buat semua anggota REI, karena sebetulnya ini produknya bagus, dimana ada transformasi dari manual ke teknologi digital, mengingat tidak semua sumber daya manusia siap.

Advertisement

“Selama ini kita sangat sulit untuk membuat SKGB di BPN, kita selalu bolak-balik dan lain sebagainya, apalagi nanti ini ditambah dengan elektronik sertifikat. Ini yang perlu dijelaskan oleh teman-teman di acara ini supaya kita bisa mengantisipasi, karena kalau sampai tadi macet pembuatan sertifikat tanah elektronik ini berdampak terhadap semuanya. Pentingnya acara pada hari ini adalah untuk mengantisipasi supaya hal-hal yang tidak diinginkan kita paling tidak ada solusinya seperti apa. Kalau belum siap, mungkin ditunda,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sekjen DPP REI Raymond A. Arfandy mengatakan hari ini bertemu 3 DPD REI itu untuk mengundang beberapa stakeholder terkait untuk mencarikan solusi, bukan untuk saling menyalahkan siapa yang salah, hanya cari solusi, bertukar pikiran bagaimana jalan terbaik supaya persoalan kuota ini bisa terpenuhi.

“Karena kita sama-sama tahu bahwa kuota FLPP kebetulan rata-rata setahun dulu sekitar di atas  200 ribuan, sedangkan tahun ini kita hanya memiliki kuota sekitar 166 ribu,  berarti akan ada sekitar 50.000 sampai 70.000 akan tertunda kepemilikan rumahnya, nah makanya itu kita carikan solusi hari ini, karena penentu kebijakan adalah pemerintah, maka tadi saya statement bahwa kita tetap menjadi Mitra terbaik daripada pemerintah kita pendukung setia pemerintah,” ujar Raymond.

Sementara Ketua DPD DKI Jakarta Arfin F Iskandar dalam sambutanya mengatakan 3 DPD REI ini daerahnya berkesinambungan atau berdekatan jadi memiliki masalah yang sama, oleh karena itu digelarlah cara temu 3 DPD REI ini untuk membahas tentang ketersediaan kuota FLPP 2024, dan membahas tentang kebijakan sertifikat untuk mendorong kemudahan dan kepastian berusaha.

“Jadi untuk mencari solusi semua permasalahan kita di lapangan diperlukan sinergi, dan support baik dari pemerintah maupun perbankan,” kata Arfin.

“Kalau untuk masalah e-sertifikat, kita support dan semoga bisa mendapatkan faedah yang lebih bagus,” imbuhnya.

Sementara Ketua DPD REI Jabar Lia Nastiti mengungkapkan sangat mendukung program 3 juta ini, di sisi lain yang di hadapi pengembang saat keterbatasan kuota.

“Untuk itu kami 3 DPD ingin meminta ke DPP REI untuk mewakili rekan-rekan REI se-Indonesia memohon agar menindaklanjuti masalah ini dan ada kebijakan dari pemerintah,” ungkap Lia.

Dalam acara temu 3 DPD REI ini di isi dengan diskusi yang menghadirkan narasumber yang ahli d bidangnya masing-masing yaitu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Dr.ir. Herry Tz, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer PT BTN (Persero) tbk Hirwandi Gafar, dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementrian ATR/BPN Asnaedi. A.

Untuk diskusi terbagi menjadi dua sesi dimana sesi pertama membahas tentang ketersediaan kuota FLPP 2024: tantangan penyediaan perumahan di Indonesia. Sesi kedu membahas tentang kebijakan sertifikat untuk mendorong kemudahan dan kepastian berusaha. (susi)

Advertisement
LANJUT BACA

Susi Kurniawati

Wartawan bisnisbanten.com