Banten24

Badan Kesbangpol Cilegon Gelar Diseminasi Bantuan Keuangan Parpol

BISNISBANTEN.COM — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon menggelar kegiatan Diseminasi Tata Cara Penganggaran, Pengelolaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) di Aula Hotel Forbis, Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Selasa (13/9/2022). Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman kepada para pimpinan dan pengurus parpol di Kota Cilegon agar lebih memahami tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Acara diikuti pejabat eselon 3 dan 4 pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon dan pengurus Parpol Kota Cilegon. Acara dibuka oleh Sekretaris Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Maman Mauludin. Acara juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten yang diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Giustiawan, dan Kepala Badan Kesbangpol Cilegon Bukhori.

Advertisement

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Cilegon Bukhori mengatakan, diselenggarakannya kegiatan Diseminasi Tata Cara Penganggaran, Pengelolaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 1999, UU Nomor 02 Tahun 2011. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol. Selanjutnya Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, dengan tujuan untuk penataan bantuan dan verifikasi kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Cilegon, selain untuk menambah pengetahuan terkait pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Disampaikan Bukhori, kegiatan dilaksanakan selama dua hari, mulai dari 13 sampai 14 September 2022 diikuti 50 orang, terdiri atas pengurus parpol yang memiliki kursi di DPRD, unsur Kesbangpol, Bappedalitbang, dan BPKPAD Kota Cilegon. Kegiatan meliputi narasi atau ceramah, dialog dan tanya jawab. Sebagai nara sumber, yakni Sekda Pemkot Cilegon yang mewakili Walikota Cilegon, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Kepala Badan Kesbangpol Cilegon, Kepala BPKPAD Cilegon, dan dari Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon.

Sementara itu, Sekda Pemkot Cilegon Maman Mauludin mengatakan, UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Parpol mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan parpol, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan parpol.

Ditegaskan Maman, Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Uang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang diberikan setiap tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, disebutkan Maman, bahwa besaran nilai bantuan keuangan parpol tingkat daerah sebesar Rp1.500 per suara. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada parpol telah melebihi 1.500 per suara sah, maka alokasi anggaran bantuan keuangan kepada parpol dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

Adapun besaran nilai bantuan keuangan, lanjut Maman, dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Gubernur. Persetujuan kenaikan bantuan keuangan parpol berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah yang menjadi kriteria kenaikan bantuan keuangan kepada parpol. Yakni, kondisi kemampuan keuangan daerah, nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dan indeks kemahalan.

Sementara bantuan keuangan parpol untuk Cilegon periode tahun 2019-2024 sudah di atas ketentuan peraturan Kemendagri, yaitu sebesar Rp4.624 per suara sah.

Diakui Maman, Pemkot Cilegon sudah menganggarkan kenaikan sebesar Rp10 ribu per suara sah untuk tahun anggaran 2022, akan tetapi karena keterlambatan proses administrasi, sehingga Gubernur tidak memberikan persetujuan kenaikan TA 2022.

“Alhamdulillah untuk tahun anggaran 2023 sudah memperoleh persetujuan dari Gubernur Banten, untuk kenaikan dari Rp4.624 menjadi Rp7.000 per suara sah,” ungkapnya.

Disebutkan Maman, Pemkot Cilegon sebetulnya mengajukan kenaikan bantuan keuangan parpol sebesar Rp10 ribu per suara sah, akan tetapi berdasarkan evaluasi Tim Evaluasi Provinsi Banten ditetapkan kenaikan bantuan menjadi Rp7.000

Dijelaskan Maman, penggunaan dana bantuan parpol diprioritaskan untuk pendidikan politik, dimana sesuai UU Parpol bahwa pendidikan politik menjadi salah satu kewajiban parpol ikut menyosialisasikan dan memberikan kepada masyarakat tentang pentingnya politik, dimana masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggungjawabnya dalam ikut berbangsa dan bernegara.

Parpol juga, sambung Maman, berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK. Apabila Parpol melanggar ketentuan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan diterima oleh pemerintah.

Adapun pemeriksaan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol dimaksudkan untuk menguji apakah bantuan yang disalurkan pemerintah daerah telah diterima melalui rekening Kas Umum Parpol atau rekening parpol, apakah jumlah bantuan keuangan yang dilaporkan di dalam LPj sama dengan jumlah bantuan yang diterima, apakah bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPj lengkap dan sah, dan apakah bantuan digunakan sesuai ketentuan yang berlalu.

Melalui kegiatan Diseminasi Bantuan Keuangan Parpol, diharapkan Maman, para pimpinan dan pengurus parpol di Kota Cilegon lebih memahami tugas dan kewajibannya sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat membangun efektivitas dan efisiensi, serta tranparansi dalam penyaluran bantuan keuangan parpol. Semoga juga menambah wawasan, pengetahuan, dan dapat ikut serta membangun terwujudnya Kota Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat,” harapnya.

Diketahui, total bantuan keuangan parpol di Kota Cilegon mencapai Rp1.103 miliar, dengan rincian Partai Golongan Karya (Golkar) dari 10 kursi dengan 58.781 suara sah sebesar Rp271,8 juta, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari 6 kursi dengan 34.500 suara sah sebesar Rp159,5 juta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 4 kursi dengan 26.133 suara sah sebesar Rp120,8 juta, Partai Amanat Nasional (PAN) dari 4 kursi dengan 25.331 suara sah sebesar Rp117,1 juta, Partai Berkarya dari 4 kursi 24.912 suara sah sebesar Rp115,1 juta, Partai Nasional Demokrasi (NasDem) dari 3 kursi dengan 17.483 suara sah sebesar Rp80,8 juta, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari 4 kursi dengan 15.950 suara sah sebesar Rp73,7 juta, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari 1 kursi dengan 12.113 suara sah sebesar Rp56,01 juta, Partai Demokrat dari 2 kursi dengan 11.880 suara sebesar Rp54,9 juta, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari 2 kursi dengan 11.541 suara sah sebesar Rp53,3 juta. (Nizar)

bisnisbanten.com